Logo

Sejarah Singkat STHM “AHM-PTHM”

images

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Mendiang mantan Presiden Republik Indonesia I Ir. Soekarno pernah menyampaikan dengan singkatan Jasmerah (Jangan sekali-kali melupakan sejarah). Dengan memahami sejarah, khususnya sejarah Satuan Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”, selain untuk menumbuhkan semangat jiwa korsa dan soliditas satuan juga sebagai upaya penghargaan terhadap para pendahulu pendiri Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”.

Membahas sejarah Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM” tidak dapat dilepaskan dari sejarah Direktorat Hukum Angkatan Darat (Ditkumad). Ditkumad pada awalnya merupakan fungsi hukum yang dikelola oleh Staf ”A” Angkatan Darat dengan Penetapan Sementara Kepala Staf “A” Angkatan Darat Nomor 440/PNTP/SA/1950 tanggal 31 Mei 1950 yang bertugas mengambil alih tugas, wewenang dan tanggungjawab Dienst der Ajudant Generaal KNIL, dimana didalamnya terdapat bagian-bagian diantaranya Afdeling Jurisdische Zaken KNIL (Bagian Urusan Hukum KNIL).  Perkembangan selanjutnya sesuai dengan  Penetapan Sementara Kepala Staf “A” Angkatan Darat dibentuk “Dinas Tata Hukum Staf “A’’ Angkatan Darat”  yang mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung jawab Afdeling Jurisdische Zaken.

Seiring dengan perkembangan organisasi dan tuntutan tugas, Dinas Tata Hukum Staf “A” Angkatan Darat   telah mengalami perubahan menjadi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat (Ditkehad), selanjutnya berubah menjadi Inspektorat Kehakiman Angkatan Darat (Itkehad), lalu berubah lagi menjadi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat (Ditkehad), kemudian menjadi Dinas Hukum Angkatan Darat (Diskumad) dan terakhir Direktorat Hukum Angkatan Darat (Ditkumad).

Direktorat Hukum Angkatan Darat  lahir pada saat kemerdekaan bangsa Indonesia dimana keberadaannya diperlukan karena kondisi pada saat itu yang membutuhkan institusi hukum militer. Sepanjang perjalananannya telah memberikan darma bhakti baik kepada Angkatan Darat, TNI serta bangsa Indonesia pada umumnya.  Pasca pemberontakan G.30 S/PKI secara institusi maupun personel terlibat di dalam penyelenggaraan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) mulai dari pengawasan tahanan, sebagai Hakim Mahmillub, Oditur serta pemberian bantuan nasehat hukum bagi para terdakwa.

Nama-nama besar seperti Brigjen TNI Soetojo Siswomihardjo, Sudharmono, Ali Said, Ismail Saleh, Hari Suharto, H.M Andi Ghalib dan lain sebagainya merupakan personel Corps Hukum Angkatan Darat yang telah mendarma bhaktikan jiwa dan raganya bagi bangsa Indonesia.

Direktorat Hukum Angkatan Darat mempunyai badan pelaksana yaitu Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) sebagai penyelenggara pendidikan tingkat tinggi di bidang hukum militer, merupakan perguruan tinggi kedinasan yang bertujuan mencetak perwira Corps Hukum Angkatan Darat dalam rangka memenuhi kebutuhan personel dengan kualifikasi Sarjana Hukum.

STHM didirikan pada tahun 1952 dengan nama Sekolah Hukum Militer (SHM) dengan tujuan memenuhi kebutuhan perwira hukum di lingkungan TNI pada saat itu karena langkanya perwira hukum yang berkualifikasi Sarjana Hukum, sehingga untuk jabatan-jabatan Hakim Militer saat itu diisi oleh sarjana hukum sipil. SHM berubah menjadi Akademi Hukum Militer (AHM) untuk jenjang Baccalaureat Hukum (Bc.Hk.) dan Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM) untuk jenjang Sarjana Hukum. Selanjutnya dengan diundangkannnya Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), maka AHM-PTHM pada tahun 1993 berubah menjadi Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM). (Staf/STHM “AHM-PTHM)